Kesultanan Asahan: Dari Persinggahan Menjadi Kekuatan Monarki di Timur Sumatra

 

Bangunan Istana Asahan (Sumber: Wikipedia.org)

Kesultanan Asahan merupakan salah satu entitas politik kerajaan Melayu penting di pesisir timur Sumatra. Perjalanannya mencerminkan dinamika politik kawasan—mulai dari pengaruh Aceh, pendudukan kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, dan masa Revolusi Sosial 1946 di Timur SUmtara, hingga perannya sebagai institusi adat di Indonesia modern sekarang. Sejarahnya memperlihatkan bagaimana kerajaan-kerajaan Melayu beradaptasi, bernegosiasi, dan pada akhirnya mengalami transformasi besar dalam pusaran kolonialisme dan revolusi sosial.

…………

Sejarah Berdirinya Kesultanan Asahan

Sejarah Kesultanan Asahan bermula sejak tahun 1630 Masehi di Tanjung Balai, namun jauh sebelum itu sekitar tahun 1612 Masehi Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh melakukan ekspedisi ke Johor dan Malaka untuk manaklukannya sekaligus memperkecil pengaruh Portugis di Selat Malaka. Perjalanan untuk ekspedisi ini, Sultan Iskandar Muda beristirahat disebuah hulu sungai, kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai tanjung yaitu pertemuan Sungai Asahan dengan Sungai Silau, dan bertemu dengan Raja Simargolang seorang penguasa tempat tersebut.

Selama peristirahatan di tanjung tersebut, Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah camp atau balai sebagai tempat berkumpul dan sekaligus permusyawaratannya selama disana. Pada akhirnya tempat tersebut berkembang menjadi sebuah perkampungan yang ramai karena menjadi akses mudah dalam perdagangan di Selat Malaka, dikemudian hari tempat itu disebuat “Tanjung Balai”. Menurut kisah, kata Asahan juga berasal dari sebuah rumput yang daunnya tajam (kasar) dan tebal sehingga digunakan rombongan Sultan Iskandar Muda sebagai pengasah atau “asahan” pedang, dan tombak serta membersihkan Meriam dari karat akibat karosi air laut.

Sultan pertama Kesultanan Asahan adalah Abdul Jalil, ia merupakan anak dari Sultan Iskandar Muda dengan istrinya Siti Ungu Selendang Bulan yang merupakan putri dari Raja Halib dari Kerajaan Pinang Awan (Kota Pinang) yang bergelar “Marhum Mangkat di Jambu”. Pemerintahan Kesultanan Asahan awalnya menjadi bagian pemerintahan administratif Kesultanan Aceh. Namun beberapa tahun kemudian terjadi perselisihan antara Sultan Abdul Jalil dengan Raja Simargolang karena secara sepihak mengangkat kedua cucunya menjadi raja di Kota Bayu dan Tanjung Pati. Secara terpaksa Sultan Abdul Jalil mengundur diri ke wilayah Hulu Batubara dan menyurati ayahnya di Kesultanan Aceh. Bala bantuan dari Aceh datang dengan di pimpin langsung Sultan Iskandar Muda, dan kemudian Raja Simargolang meminta ampun dan menyerahkan diri sehingga membuat perjanjian damai disebuah wilayah yang kemudian hari dikenal dengan “Kampung Marjanji Aceh” di Asahan.

Perjalanan sejarah Kesultanan Asahan mungkin kurang populer dalam pembahasan sejarah nusantara, hal ini terlihat dari minimnya sumber rujukan dalam mencari identitas kesultanan ini dengan baik, namun demikian Kesultanan Asahan memiliki sejarah yang cukup unik dan gemilang. Akan tetapi, hampir dalam sejarah setiap sultan, ibu kota pemerintahan Kesultanan Asahan berpindah-pindah mulai dari Tanjung Balai, Simpang Toba, Banitan, Kampung Baru, Pasir Putih, Rantau Panjang, dan kembali lagi ke Tanjung Balai. Masa kebangkitan Kesultanan Asahan dimulai sejak era keempat, yaitu di masa kepemimpinan Sultan Abdil Jalil II (1760-1765 Masehi). Pada masanya, Kesultanan Asahan membantu Kesultanan Siak Riau melakukan penyerangan terhadap Belanda dan VOC di Pulau Gantung, sehingga Pulau Gantung kembali menjadi milik Kesultanan Siak. Atas hal ini, Kesultanan Siak memberi gelar “Yang Dipertuan” kepada Sultan Abdul Jalil II.

Kesultanan Asahan merupakan kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaan Aceh, sehingga otoritas tertinggi tetap berada pada Sultan Aceh. Di tingkat lokal, pemerintahan dipimpin oleh Sultan Asahan yang bergelar Yang Dipertuan Besar atau Sri Paduka Raja, dibantu oleh Yang Dipertuan Muda. Sementara itu, wilayah seperti Batubara dan daerah yang lebih kecil dipimpin oleh para datuk.

Masa Kolonial Belanda

Kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda pada tahun 1865 Masehi. Kesultanan Asahan pada generasi ke Sembilan, yaitu Sultan Ahmad Syah. Terjadi perang hebat dengan Belanda, hal ini memperkokoh kedudukan Kesultanan Asahan yang tidak bersedia tunduk dengan Belanda. Puncaknya terjadi pada tahun 1865 Masehi, Kesultanan Asahan di bawah kepemimpinan Sultan Ahmad Syah melakukan perlawanan dengan Belanda namun akhirnya kalah, sehingga Sultan dan adiknya diasingkan. Sultan Ahmad Syah diasingkan ke Bengkalis (Riau) dan adiknya Tengku Muhammad Adil ke Bogor, adiknya yang lain Tengku Pangeran Besar Muda diasingkan ke Ambon. Pemerintahan di Asahan dilaksanakan Tengku Nikmatullah dari Negeri Kualuh mulai dari tahun 1865 sampai tahun 1868 Masehi atas arahan Elisa Netcher seorang Residen Belanda di Riau untuk menanda tangani kepentingan Belanda di Asahan. Kemudian, pada tahun 1868 sampai tahun 1886, Asahan berada di bawah perintah empat pembesar Melayu. Hal ini memicu kembali perlawanan terhadap Belanda di Asahan dari masyarakat pejuang Batak dan Melayu untuk mendesak Belanda memulangkan Sultan Ahmad Syah dari pengasingan.

Pada tahun 1885 Masehi, Sultan Ahmad Syah diperbolehkan Belanda kembali menguasai Asahan dengan syarat tidak ikut campur dalam urusan politik Belanda. Sejak saat itu kesultanan tidak mempunyai otoritas tinggi kecuali hanya pada ruang lingkup yang lebih sempit. Sekitar tahun 1886 Masehi, Sultan Ahmad Syah mendirikan Masjid dan diberi nama “Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjungbalai”. Hal ini menjadi kekuatan dalam membangun jiwa umat agar tetap dalam nilai-nilai Islam. Pada tahun 1867 Masehi, Afdeling Asahan dibentuk yang berkedudukan di Tanjung Balai. Kemudian Afdeling Asahan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Onder Afdeling Batu Bara, Onder Afdeling Asahan, dan Onder Afdeling Labuhan Batu.

Sultan Ahmad Syah tidak memiliki anak, sebelum meninggal dia meninggalkan wasiat agar kesultanan diterukan oleh Tengku Ngah Tanjung, kemudian Tengku Ngah Tanjung menyerahkan tampuk kekuasaan kepada ponakan Sultan Ahmad Syah, yaitu Muhammad Husein Syah II pada tahun 1888 Masehi. Pada masanya ini, hubungan Kesultanan Asahan dengan Belanda semakin baik, sehingga pembangunan dan hubungan dagang hingga Eropa terjalin dengan mulus. Belanda kemudian membangun jalan, rel kereta api dan memperluas pelabuhan Tanjung Balai (sekarang Pelabuhan Teluk Nibung). Hubungan erat ini semakin nyata ketika Sultan Muhammad Husein Syah II menerima anugrah “Ridder der Orde van den Nederlansche” dari Ratu Belanda, Wilhelmina.

Dengan demikian, semasa kolonial Belanda menjadi periode perubahan besar bagi Kesultanan Asahan. Setelah melakukan perlawanan sengit pada 1865 dan mengalami kekalahan, kekuasaan politik kesultanan melemah serta berada di bawah kontrol Belanda secara penuh. Tugas dan fungsi Kesultanan hanya berada pada ruang syara’ dan adat. Hubungan Belanda berubah menjadi lebih kooperatif. Situasi ini membawa stabilitas serta perkembangan infrastruktur dan perdagangan, tetapi sekaligus menandai semakin kuatnya pengaruh kolonial dalam struktur pemerintahan dan kehidupan politik Asahan.

Revolusi Sosial 1946

Setahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atas Jepang pada tahun 1945 Masehi, di tahun berikutnya terjadi tragedy berdarah di Sumatera Timur yang disebut dengan “Revolusi Sosial 1946”. Pada masa ini, Kesultanan Asahan di pimpin oleh Sultan Syaiboen Abdul Jalil III generasi ke sebelas Kesultanan Asahan. Semasa revolusi ini para bangsawan, kerabat dan keturunan kesultanan diculik dan dibunuh, namun sultan selamat dengan menyelamatkan diri dengan melompat jendela istana dan bersembunyi di sungai. Gerakan revolusi sosial secara sepihak melakukan tindakan brutal terhadap semua lapisan masyarakat tidak terkecuali masyarakat biasa. Walaupun pada dasarnya munculnya bentuk gerakan ini atas dasar kolonialisme yang dilancarkan Belanda selama pendudukannya di Indonesia, namun terdapat beberapa tindakan yang terlalu berlebihan dan patut disayangkan pernah terjadi di Indonesia khususnya Sumatera Timur sehingga hampir semua kalangan terkena imbasnya.

Akibat kejadian besar ini, Kesultanan Asahan hampir sepenuhnya runtuh apalagi nilai-nilai monarki sudah terhapus secara otomatis ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasca kejadian ini, pada tahun 1946 Kesultanan Asahan bergabung dengan Indonesia. Sejak Kesultanan Asahan ditaklukkan Belanda, pengaruh Sultan hanya sebatas lembaga adat dan simbol budaya Melayu di Asahan, sepeninggal Sultan Syuaibun Abdul Jalil Rahmad Syah II, penggantinya adalah Tengku Kamal Abraham Abdul Jalil Rahmad Syah. Ia naik tahta pada tahun 1980 Masehi, uniknya beliau bergelar Dokter (dr.) spesialis penyalit dalam (Sp.Pd.) dari Fkultas Kedokteran di Universitas Sumatera Utara (USU) dan wafat pada 26 Mei 2023 dimakamkan di Medan. Sepeninggalnya, sultan generasi ke tiga belas Kesultanan Asahan diamanahkan kepada Sultan Muhammad Iqbal Alvinananda Abdul Jalil Rahmadsyah. Ia menjadi sultan Kesultanan Asahan sejak 2023 hingga sekarang.

Kepala Suku Kesultanan Asahan (Kemungkinan di dalam Istana) Tahun 1933 (Sumber: KITLV 32079)

Sejarah Kesultanan Asahan adalah kisah tentang adaptasi terhadap perubahan zaman. Dari kerajaan bawahan Aceh, menghadapi kolonialisme Belanda, bertahan di masa Jepang, hingga melewati Revolusi Sosial 1946, Asahan mengalami transformasi mendasar. Walau tidak lagi berkuasa secara politik, jejaknya tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat dan warisan budaya Melayu di pesisir timur Sumatra. Setelah Indonesia merdeka, wilayah bekas Kesultanan Asahan menjadi bagian dari struktur administratif nasional, kini meliputi Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, Kesultanan Asahan tidak lagi memiliki otoritas pemerintahan formal. Perannya bertransformasi menjadi lembaga adat dan simbol budaya Melayu. Tradisi, nilai-nilai Islam, dan warisan sejarah tetap dijaga sebagai bagian dari identitas lokal.

 

Sumber:

Deby Chintia Saragih. (2025). “Sejarah Kesultanan Asahan di Kota Tanjung Balai, Sumatra Utara”. Journal of Social Studies Research, 3(1), 6-31. https://doi.org/10.33059/jssr.v3i1.11219.

Dien Madjid, Zulkifli, Jajat Burhanudin, Dadi Darmadi, Imam Subchi, Kamarusdiana, Johan Wahyudi, Siti Ummi Masruroh, Asmuí, & Muhammad Ishar Helmi. (2022). Ensiklopedia kesultanan di Nusantara, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

Juraidi. (2023). “Sultan Asahan XIII dinobatkan, ini pesan Gubernur Sumatera Utara”, Sumut.antaranews.com, https://sumut.antaranews.com/berita/541824/sultan-asahan-xiii-dinobatkan-ini-pesan-gubernur-sumatera-utara?page=all, dikases pada 22 Februari 2026, Pukul 06.35 WIB.

Mailin. (2016). “Perkembangan Islam di Sumatera Timur: Strategi Komunikasi Politik Sultan di Asahan”, Al-Balagh, Vol. 1 (1): 91-104. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/balagh/article/viewFile/508/408.

Solihah Titin Sumanti, & Taslim Batubara. (2019). Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara: Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdang, Yogyakarta: Atap Buku.

Tim Penyusun. (2023). Profil Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan 2023, Asahan: Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemkab Asahan.

Watni Marpaung. (2011). Mutiara Kota Kerang Tanjung Balai Asahan: Mengungkap Sejarah Asal Usul Nama, Kesultanan, Adat Istiadat, Tradisi, Makanan Daerah, Kesenian, Pendidikan dan Sosial Budaya, Medan: Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

Share Facebook Twitter Google+ WhatsApp

Subscribe to receive free email updates: