Kesultanan Serdang: Dari Konflik Suksesi, Dinamika Politik Sumatra Timur dan Bertahan dalam Arus Revolusi Sosial 1946

Istana Darul Arif Kesultanan Serdang di Kota Galuh Parbaungan Sekitar Tahun 1930an (Sumber: Wikipedia.Org)

Kesultanan Serdang merupakan salah satu entitas politik Melayu penting di pesisir timur Sumatra yang sering kali luput dari perhatian narasi besar sejarah Indonesia. Padahal, kesultanan ini memainkan peran strategis dalam dinamika politik regional, ekonomi perkebunan kolonial, serta pembentukan identitas sosial Melayu di Sumatra Timur. Sejarahnya bukan sekadar kisah kerajaan tradisional, melainkan refleksi tentang konflik suksesi, adaptasi terhadap kolonialisme, kebangkitan ekonomi, hingga keruntuhan dalam arus revolusi sosial abad ke-20 Masehi.

Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya Kesultanan Serdang

Kesultanan Serdang berdiri pada awal abad ke-18 sebagai hasil konflik suksesi di lingkungan Kesultanan Deli. Perselisihan mengenai pewarisan takhta mendorong salah satu pangeran mendirikan entitas politik baru di wilayah Serdang sekitar tahun 1723 Masehi. Pendiri kesultanan ini adalah Tuanku Umar Johan Pahlawan Alamshah. Sejak awal, Serdang berupaya membangun legitimasi sebagai kerajaan Melayu yang berdaulat, dengan mengintegrasikan adat Melayu dan hukum Islam sebagai fondasi pemerintahan.

Sekitar tahun 1720 Masehi, Tuangku Panglima Paderap dari Kesultanan Deli meninggal dunia dengan meninggalkan empat anak. Secara konstitusi pemerintahan Deli, pewaris tahta seharusnya keturunannya dari permaisuri Tuanku Puan Sampali yaitu Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan. Namun Tuanku Panglima Pasutan tidak setuju dan menolak karena Tuanku Umar Johan masih terlalu dini sebagai sultan sehingga pada tahun 1723 terjadi perang saudara antar kedunya, akhirnya Tuanku Umar Johan Alamshah kalah dan terpaksa menyingkir dari Kesultanan Deli bersama ibunya Tuanku Puan Sampali dan tokoh-tokoh yang mendukungnya sebagai perwaris sah tahta Kesultanan Deli menuju Rantau Panjang, Serdang.

Pada tahun yang sama yaitu 1723 Masehi, Kesultanan Serdang resmi berdiri di Rantau Panjang atas dukungan dari Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah, Raja Urung Batak Timur, dan seorang pembesar dari Kejeruan Lumu (Aceh) dengan sultan pertamanya Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan. Walaupun semasa pemerintahan Sultan Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan belum sepenuhnya stabil, namun ia memimpin Serdang hingga tahun 1767 Masehi. Ia digantikan anaknya Sultan Ainan Johan Alamshah yang memerintah Serdang hingga tahun 1817 Masehi.

Masa pemerintahan Sultan Ainan Johan Alamshah terjadi penetapan sistem pemerintahan yang lebih stabil dan menciptakan sistem baru dalam filosofi pemerintahan, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai hukum Islam dengan hukum Adat sehingga muncul istilah “Adat Melayu Bersendikan Hukum Syara’ dan Syara’ Bersendikan Kitabullah”. Filosofi ini melahirkan Undang Undang yang mengacu kepada empat konsep hukum Adat, yaitu:

1. Adat Sebenar Adat. Sesuai hukum alam, seperti api panas, air dingin, siang-malam, lelaki-perempuan, dan lainnya.
2. Adat yang Diadatkan. Sesuai permufakatan Orang Raja dan Para Orang Besar Kerajaan.
3. Adat yang Teradat. Kebiasaan turun-temurun yang mempunyai sanksi-sanksi adat jika dilanggar.
4. Adat-Istiadat. Kebiasaan yang belaku di istana raja.

Kesultanan Serdang berdiri secara dramatis dalam geopolitik internal Kesultanan Deli, namun mampu menjadi salah satu kekuatan besar di Timur Sumatera sehingga Kesultanan lainnya yang menjadi tetangga mengakui kebesaran kesultanan baru ini. Wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang meliputi Batang Kuis, Padang, Bedagai, Percut, Senembah, Araskabu dan Ramunia, kemudian menyusul Perbaungan karena adanya ikatan perkawinan sekitar tahun 1896 Masehi. Memasuki pertengahan abad ke 19 Masehi, Kesultanan Serdang memasuki periode kemakmuran secara ekonomi yaitu dengan melakukan komoditas dagang dan membuka perkebunan lahan karet, tembakau dan sawit.

Masa Kebangkitan dan Kemakmuran

Pada fase awal, fokus utama Serdang adalah konsolidasi kekuasaan. Struktur pemerintahan mengikuti pola monarki Melayu klasik, yaitu: sultan sebagai pemegang otoritas tertinggi, dibantu oleh pembesar istana, penghulu, dan elite adat. Masyarakatnya terdiri dari bangsawan Melayu, ulama, pedagang, serta komunitas agraris di pedalaman. Hubungan antara pusat dan wilayah ditopang oleh sistem patronase dan loyalitas genealogis. Dalam konteks regional, Serdang harus menjaga keseimbangan dengan kerajaan tetangga seperti Deli dan Asahan, sembari menghadapi ekspansi kolonial Belanda yang semakin agresif pada abad ke-19 Masehi.

Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19 Masehi, Kesultanan Serdang berupaya memperkuat struktur internalnya. Secara politik, sultan memimpin dengan dukungan elite bangsawan Melayu serta struktur adat yang menggabungkan nilai Islam dan tradisi lokal. Hubungan dengan kesultanan Melayu tetangga seperti Deli dan Asahan bersifat dinamis—kadang kompetitif, kadang kooperatif. Perebutan pengaruh atas jalur perdagangan sungai dan pesisir menjadi isu strategis utama. Sungai-sungai di wilayah ini merupakan nadi ekonomi, menghubungkan pedalaman dengan Selat Malaka. Secara sosial, masyarakat Serdang terdiri dari Melayu pesisir sebagai elite politik, serta kelompok-kelompok non-Melayu di pedalaman. Relasi antara pusat kekuasaan dan komunitas hinterland berlangsung melalui sistem patronase, perdagangan, dan aliansi adat.

Pabrik Karet Perusahaan Namo Rambe Tahun 1921an di Serdang (Sumber: KITLV 107645)

Secara historis, peletak dasar kebangkitan Kesultanan Serdang dimulai sejak Sultan Ainan Johan Alamshah dalam meletakkan dasar-dasar dan nilai-nilai pemerintahan berlandaskan kepada Adat bersandi Syara’, nilai ini berkaitan dengan moralitas masyarakatnya. Masa kebangkitan terlihat sejak masa kepemimpinan Sultan Thaf Sinar Basah Shah generasi ketiga Kesultanan Serdang. Pada masanya, Kesultanan Serdang tidak hanya menguasai jalur dagang dan perjanjian dagang dengan Inggris, namun pernah mengrimkan bala bantuan tentara ke Kedah atas penjajahan yang dilakukan Siam. Hal ini menunjukkan kekuatan Serdang mengalami peningkatan signifikan dengan memegang teguh nilai-nilai Islam dalam setiap ruang lingkup kehidupan kesultanan sehingga banyak masyarakat pedalaman yang memeluk Islam. Bahkan di bawah kepemimpinannya, Kesultanan terkenal aman dan tentram tanpa konflik, memiliki jiwa toleransi tinggi, lemah lembut, dan suka bermusyawarah.

Memasuki pertengahan abad ke-19 Masehi, Sumatra Timur menjadi pusat perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit yang dikelola perusahaan Eropa. Serdang, seperti kerajaan Melayu lainnya, masuk dalam skema konsesi lahan kepada pengusaha kolonial sehingga menjadi bagian dari indirect rule. Dalam sistem indirect rule, Belanda tetap mempertahankan sultan sebagai simbol kekuasaan lokal, namun kendali ekonomi dan politik strategis berada di tangan pemerintah kolonial. Namun, sering mengalami hubungan tegang antara keduanya, Kesultanan Serdang lebih nasionalis dalam masalah ini sehingga pengaruh kolonialisme Belanda tidak sepenuhnya mampu menguasai Kesultanan Serdang. Misalnya dalam konflik dagang dengan Belanda, Serdang lebih sering meminta bantuan dengan Aceh daripada tetangganya yang dianggap sudah terafiliasi dengan Belanda, sehingga Kesultanan Aceh menganugrahi “Wazir Sultan Aceh” kepada Sultan Basyaruddin Shariful Alam Shah yang menyandang gelar “Mahor Cap Sembilan”.

Konflik bersenjata besar seperti yang terjadi di Aceh tidak menjadi ciri utama Serdang. Namun ketegangan politik dan negosiasi kekuasaan tetap berlangsung, terutama terkait konsesi lahan, batas wilayah, serta posisi simbolik sultan dalam hierarki colonial. Dalam beberapa fase, sultan Serdang harus menegosiasikan ulang otoritasnya agar tetap diakui sebagai penguasa sah. Pengakuan kolonial menjadi semacam “jaminan politik”, tetapi dengan konsekuensi pembatasan kedaulatan. Hal ini yang mungkin menjadikan Belanda lebih dekat dengan Kesultanan Deli dan Langkat daripada Serdang. Namun dengan adanya kontrak perkebunan dan perdangan dengan Belanda, peningkatan ekonomi Kesultanan Serdang mengalami penaikan yang signifikan, walaupun tidak sebesar perekonomian tentangganya.

Integrasi ini membawa peningkatan pendapatan istana dan memperkuat posisi ekonomi sultan. Namun di balik kebangkitan ekonomi tersebut, terdapat realitas struktural: produksi, regulasi tenaga kerja, dan akses pasar sepenuhnya berada dalam kendali kolonial Hindia Belanda. Kesultanan hanya menerima rente, bukan mengendalikan struktur produksi. Pola ini membentuk aristokrasi yang makmur secara finansial tetapi terbatas secara kedaulatan.

Meskipun tidak sebesar Deli, Kesultanan Serdang memiliki pengaruh signifikan di kawasan sekitarnya. Secara diplomatik, Serdang membangun relasi dengan kerajaan Melayu lain dan menjadi bagian dari jaringan aristokrasi Sumatra Timur. Sebagai pusat kebudayaan Melayu, Serdang turut menjaga tradisi, hukum adat, dan struktur sosial Islam-Melayu. Posisi ini membuatnya menjadi salah satu referensi otoritas budaya bagi komunitas Melayu di wilayah pesisir. Bagi kelompok non-Melayu, terutama dalam konteks ekonomi perkebunan, wilayah Serdang menjadi ruang interaksi multietnis yang mempercepat perubahan demografis dan sosial.

Kemunduran dan Masa Keruntuhan

Konflik Serdang dengan Belanda semakin besar ketika Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah pergi ke Jepang pada tahun 1898 Masehi. Selama kunjungan tersebut, Belanda memperkecil wilayah dan kedudukan Kesultanan Serdang di Sumatra Timur. Kedudukan Belanda di Serdang semakin menguat dengan bantuan Deli, apalagi dengan adanya jalur kereta api yang menghubungkan Medan, Perbaungan, hingga Tanjungbalai akses ini memperkuat kedudukan Belanda dalam jalur perdagangan di Sumatra Timut. Puncak kemunduran Kesultanan Serdang dimulai sejak awal abad ke 20 Masehi. Perubahan ekonomi global dan lokal mulai menggerus fondasi tradisional Serdang. Depresi Besar 1930-an menyebabkan harga komoditas turun drastis. Ketegangan sosial di wilayah perkebunan meningkat. Sementara itu, pendidikan modern dan ide nasionalisme mulai menyebar di kalangan masyarakat terdidik.

Pendudukan Jepang (1942–1945 Masehi) menghancurkan struktur kolonial yang selama ini menopang aristokrasi Melayu. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, terdapat cerita populer seputar Jepang tidak melancarkan serangan militer terhadap Kesultanan Serdang karena adanya sebuah samurai yang disebut “Tenno Heika Kaisar Meijimutshuhito” yang dikaitkan dengan cerita Sultan Sulaiman Shariful Alamshah pernah melakukan perjalanan diplomatik ke Jepang sekitar 1898 Masehi. Samurai ini diberikan sebagai bentuk persahabatan antara Kesultanan Serdang dengan Kekaisaran Jepang. Simbol tersebut kemudian diyakini tersimpan di istana. Ketika Jepang menduduki Sumatra pada 1942, Jepang tidak jadi menyerang Kesultanan Serdang karena melihat simbol tersebut.

Cerita ini belum teruji secara akademis karena belum ditemukan arsip pendukung atas cerita dan hubungan keduanya. Akan tetapi mungkin saja benar dan mungkin saja tidak, tapi hingga kini belum ditemukan bukti arsip yang mendukung klaim tersebut. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, struktur lama kehilangan legitimasi politiknya. Pada awal 1946 Masehi, terjadi Revolusi Sosial di Sumatra Timur yang menargetkan elite feodal Melayu. Kesultanan dipandang sebagai simbol ketimpangan sosial dan kolaborasi dengan sistem kolonial.

Kesultanan Serdang kehilangan kekuasaan politiknya. Walaupun tidak mengalami tragedi berdarah sebesar beberapa kesultanan lain, struktur pemerintahan monarki secara efektif berakhir. Sultan tidak lagi memiliki otoritas administratif. Sistem negara republik menggantikan tatanan feodal yang telah berlangsung lebih dari dua abad. Berbeda dari dua tetangganya, Serdang mengalami dampak yang relatif lebih terkendali. Kekuasaan politiknya tetap berakhir, tetapi tidak disertai tragedi berdarah dalam skala besar. Beberapa faktor menjelaskan perbedaan ini. Pertama, skala ekonomi Serdang lebih kecil dibanding Deli dan Langkat, sehingga simbol kemewahannya tidak terlalu mencolok. Kedua, posisi politiknya tidak sekuat dan seterlihat Deli dalam relasi kolonial. Ketiga, dinamika sosial lokal turut memengaruhi intensitas kekerasan. Keempat, Serdang lebih resonsif lebih cepat dalam mengakui kemerdekaan Indonesia daripada kesultanan lainnya yang masih dianggap bertele-tele sehingga masyarakat saat itu tidak melakukan langkah brutal dalam melawan nilai-nilai monarki yang diterapkan Kesultanan Serdang.

Dengan demikian, walaupun secara politik telah berakhir, Kesultanan Serdang masih bertahan sebagai institusi adat dan simbol budaya Melayu. Garis keturunan sultan tetap ada, dan warisan sejarahnya menjadi bagian penting identitas masyarakat Sumatra Utara, khususnya dalam adat budaya Serdang Bedagai. Sultan Kesultanan Serdang sekarang dipegang Paduka Sri Sultan Tuanku Achmad Thalaa Shariful Alam Shah ibni al-Marhum Sultan Tuanku Abunawar Shariful Alam berkuasa sejak 2011.

Sejarah Kesultanan Serdang memperlihatkan dinamika klasik kerajaan Melayu pesisir: lahir dari konflik suksesi, berkembang dalam jaringan perdagangan, bertransformasi di bawah kolonialisme, lalu runtuh dalam revolusi sosial. Kisah ini memberi pelajaran penting tentang legitimasi kekuasaan, adaptasi terhadap perubahan struktural, dan dampak ketimpangan sosial dalam sejarah politik. Dengan memahami perjalanan Serdang, kita memperoleh wawasan lebih luas tentang transisi dari monarki tradisional menuju negara modern Indonesia.

 

Sumber:

Phil. Ichwan Azhari, Rustam Pakpahan, Muaz Tanjung, Faridah, & M. Kasim Abdurrahman. (2013). Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Shariful Alamsyah, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Solihah Titin Sumanti, & Taslim Batubara. (2019). Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara: Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdang, Yogyakarta: Atap Buku.

Ricu Sidiq, N, N., Sari, I. P., & Olivia, F. (2022). “Sejarah Berdirinya Kesultanan Serdang 1723-1946. Jurnal Pendidikan Sejarah”, 11(2), 89–102. https://doi.org/10.21009/JPS.112.05.

Share Facebook Twitter Google+ WhatsApp

Subscribe to receive free email updates: