Kerajaan Haru: Imperium Selat Malaka, Ditakuti Portugis, dan Mulai Terlupakan dalam Sejarah

Ilustrasi Kerajaan Haru di Selat Malaka

Kerajaan Haru atau dikenal juga dengan sebutan “Aru” adalah kerajaan maritim kuat di pantai timur Sumatera Utara (abad 13-16 M) sepeninggal runtuhnya Kerajaan Besar Sriwijaya yang menguasai bagian utara Selat Malaka. Dikenal sebagai kekuatan bahari yang disegani dan sering berkonflik dengan Kerajaan Malaka, Haru memiliki armada kapal besar yang mengontrol jalur perdagangan internasional (mengambil alih peran Sriwijaya) serta dikenal karena praktik perompakan yang ditakuti, bahkan armada laut Portugis ketakutan apabila berhadapan dengan armada laut Kerajaan Haru, sampai-sampai disebut “Perompak Besar dan Kejam” selat Malaka. (Aidul Azhari Harahap)

**I**

Dalam historiografi populer Nusantara, Kerajaan Haru (Aru) kerap direduksi menjadi “kerajaan perompak” yang beroperasi di Selat Malaka. Narasi ini berakar kuat pada laporan Portugis awal abad ke-16 yang memandang kekuatan maritim lokal sebagai ancaman bagi kepentingan dagang Eropa di Nusantara. Namun, pembacaan demikian menutup kompleksitas Haru sebagai polity maritim–hinterland multietnis yang beroperasi dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Artikel ini mengajukan pembacaan ulang tentang kajian Kerajaan Haru bukan sekadar aktor kekerasan laut – dalam pandangan pelaut Portugis karena jalur dagangny terganggu, melainkan menjadi simpul geopolitik Selat Malaka utara dengan kapasitas militer mumpuni–ekonomi yang rasional dalam logika kompetisi maritim pra-kolonial di Asia Tenggara.

Selat Malaka sebagai Arteri Global

Sejak abad ke-13 Masehi, Selat Malaka adalah arteri utama perdagangan samudra India–Tiongkok, bahkan Eropa mulai menggunakan jalur ini sebagai lintas dagang ke Eropa. Komoditas Asia Tenggara (hasil hutan, resin, kamper/kapur barus, rotan, lilin, rempah-rempah tertentu) mengalir ke pasar global melalui pelabuhan-pelabuhan pesisir Sumatra dan Semenanjung Melayu. Dalam ekosistem kosmopolitan ini, kekuatan politik diukur bukan oleh luas daratan administratif, melainkan oleh kemampuan mengamankan jalur pelayaran, mengontrol muara sungai, memungut bea cukai, dan menjaga akses ke hinterland pemasok komoditas. Haru tumbuh tepat di simpul ini—pesisir timur Sumatra Utara yang terhubung dengan pedalaman (Langkat–Karo dan jejaring sungai-sungai seperti sungai Bilah, sungai Batang Gadis, sungai Barumun dan lain-lain) serta berhadapan langsung dengan lalu lintas Selat Malaka utara.

Ilustrasi Peta Sumatera dan Selat Malaka

Kerajaan Haru bukan sekadar pelabuhan kecil di pesisir Sumatra. Haru adalah simpul jaringan pesisir–pedalaman, aktor geopolitik maritim, dan jembatan transisi peradaban dari dunia Hindu–Buddha ke Islam di Selat Malaka. Istilah “perompak” untuk Haru pertama kali muncul dalam narasi penjelajah/kolonial Eropa (mis. Tome Pires) dan kemudian diulang dalam sumber populer modern. Hal ini bukan gaya bahasa dari catatan Nusantara klasik, melainkan interpretasi dari luar yang mencerminkan persepsi mereka terhadap kekuatan maritim Haru di Selat Malaka. (Historia.Id)

Haru tidak dapat dipahami sebagai “kerajaan teritorial modern”. Haru beroperasi dalam model mandala kecil: pusat-pusat pesisir yang fleksibel, jaringan muara sungai, serta aliansi dengan elite pedalaman. Pusat pemerintahan Haru tidak tunggal dan cenderung berpindah mengikuti kalkulasi strategis (akses muara, pertahanan, dan perdagangan). Kandidat lokasi yang sering diajukan mencakup kawasan Deli–Serdang (termasuk situs Kota Rentang/Hamparan Perak) serta muara sungai strategis di Langkat. Mobilitas pusat ini adalah ciri polity maritim adaptif, bukan kelemahan administratif.

Pusat pemerintahan Kerajaan Haru kemungkinan berada di beberapa lokasi strategis pesisir timur Sumatra Utara, dengan Kota Rentang (sekitar Medan-Deli Serdang) sebagai kandidat terkuat, sementara teori lain menunjukkan Teluk Aru (Langkat) atau bahkan muara Sungai Barumun–Panai (Labuhanbatu) sebagai kemungkinan pusat lain pada fase sejarah tertentu.

Secara geopolitik, beberapa catatan sejarah dan narasi tradisional mengaitkan Aru dengan kawasan pesisir yang lebih luas. Interpretasi ini mencerminkan kemungkinan jangkauan pengaruh ekonomi dan diplomatik, bukan batas negara administrative. Catatan historis juga menunjukkan bahwa Aru disebut dalam catatan Tiongkok (Yuan dan Ming) dan dalam teks Jawa seperti Nagarakretagama dan Pararaton. Ini menunjukkan bahwa Haru berinteraksi secara diplomatik—bahkan disebut sebagai salah satu bagian yang perlu dikalahkan dalam Sumpah Palapa Gajah Mada (Majapahit), karena pengaruhnya di Selat Malaka yang cukup kuat sebagai jalur dagang saat itu.

Lokasi pasti pusat kekuasaan Haru tidak tunggal—beberapa ahli menunjukkan bahwa pusat kerajaan relative berpindah antara muara sungai besar atau pelabuhan strategis di pesisir utara. Pada puncak kejayaannya, Aru adalah kekuatan maritim yang diakui luas dan mampu mengendalikan bagian utara Selat Malaka, yaitu zona laut yang menjadi arteri perdagangan antara India–China–Nusantara. Namun, sejarawan sepakat bahwa wilayah inti Haru berada di pesisir timur Pulau Sumatera Utara, mencakup kawasan yang kini termasuk Medan dan Deli Serdang, dan Pantai Timur Sumatera Utara yang menghadap Selat Malaka sebagai basis strategisnya.

Identitas Multietnis: Melayu Maritim & Basis Hinterland

Perdebatan “Haru Melayu atau Batak” lahir dari anakronisme kategori etnis modern. Menurut artikel Tobatabo.com, hal ini berawal dari pengakuan masyarakat Karo menyebutkan kata Haru atau Aru berasal atau berakar dari kata “Karo”. Dalam buku “Kisah Perjalanan Guru Pa Timpus Sembiring Pelawi” menyebutkan bahwa Kerajaan Haru (Aru) sudah berdiri sejak awal tahun Masehi atau sekitaran 685 Masehi yang didirikan Pa Lagan dari Karo di dekat Teluk Aru yang disebut-sebut sebagai Kerajaan Karo Tua atau Karo Kuno.

Pendapat ini secara akademik belum didukung karena tidak ada catatan sejarah sezaman yang menyebutkan Haru atau Aru dalam sejarah Nusantara sebelum abad ke 13 Masehi. Namun, secara historis, Haru tercatat sebagai bentuk kerajaan polity multietnis, karena:

• Ranah pesisir beroperasi dalam bahasa dan etos Melayu-maritim sebagai lingua franca dagang–diplomasi.
• Basis hinterland bertumpu pada komunitas pedalaman Sumatra Utara (khususnya jejaring Karo) sebagai pemasok komoditas, tenaga, dan legitimasi lokal.
• Elite Haru mempraktikkan identitas ganda, yaitu: kosmopolitan di laut, berjejaring kekerabatan di darat. Inilah kunci ketahanan politik Haru sebelum tekanan regional meningkat pada abad ke-16.

Kekuatan Haru bertumpu pada rantai nilai komoditas pedalaman–pesisir. Hasil hutan bernilai tinggi (resin, kamper/kapur barus, rotan, lilin dan lain-lain) mengalir melalui sungai ke pelabuhan Haru, lalu diperdagangkan ke jaringan Selat Malaka. Pergeseran pusat gravitasi perdagangan ke pelabuhan tertentu (termasuk Barus sebagai node pesisir untuk kamper) tidak berarti “asal komoditas berpindah”, melainkan node distribusinya berubah. Hal ini menjelaskan mengapa memori komoditas sering melekat pada pelabuhan, sementara basis produksinya tetap di hinterland.

Kekuatan Maritim, Agama, dan Sosiokultur: Haru “Perompak Kejam” Selat Malaka

Kekuatan maritim Haru tidak bisa dianggap remeh pada masa jayanya, berdasarkan catatan pelaut Portugis Tomé Pires pada awal abad ke-16 menjadi salah satu sumber asing pertama yang menggambarkan Aru secara langsung. Pires menulis bahwa Aru memiliki armada kapal laut yang kuat dan secara efektif “mengontrol” lalu lintas maritim di Selat Malaka pada masa itu. Karena Aru dapat memberhentikan dan mengatur kapal asing, narasi Eropa kemudian melukiskan aktivitas ini sebagai semacam perompakan—terutama dari perspektif pedagang yang seringkali menjadi korban konflik atau tuntutan upeti

Label atau istilah “kerajaan perompak” atau “perompak kejam”, atau “negeri bajak laut”, atau “penguasa Selat Malaka yang suka merompak” yang dilekatkan Portugis harus dibaca sebagai bias aktor kolonial yang menghadapi kekuatan maritim lokal yang mampu mengganggu monopoli dagang dan memungut bea cukai di jalur vital yang dilalui Portugis, sehingga memaksa pedagang asing baru seperti Eropa terpaksa menyerahkan barang dagang atau upeti kepada Kerajaan Haru di Selat Malaka. Bagi Haru, kekerasan laut adalah instrumen geopolitik, yaitu sebagai pengamanan perairan inti, penegakan klaim atas jalur pelayaran, dan tekanan terhadap pesaing. Armada Haru berfungsi sebagai coercive power untuk menjaga posisi tawar dalam ekonomi Selat Malaka—praktik yang lazim di dunia pra-negara kolonial. Dengan demikian, “ditakuti Portugis” atau l Label atau istilah “kerajaan perompak” atau “perompak kejam”, atau “negeri bajak laut”, atau “penguasa Selat Malaka yang suka merompak” justru menandakan kapabilitas maritim efektif Haru, bukan sebagai kriminalitas laut di Selat Malaka.

Sebelum Islamisasi, lanskap keagamaan pesisir timur Sumatra bersifat sinkretik Hindu–Buddha bercampur kepercayaan lokal. Islam masuk melalui jaringan dagang, pernikahan, dan patronase elite—bukan penaklukan instan. Di Kerajaan Haru sendiri, adopsi Islam oleh elite memperluas akses ke jaringan solidaritas dagang Muslim Selat Malaka, meningkatkan legitimasi diplomatik, dan memperkuat posisi dalam kompetisi regional (khususnya menghadapi Aceh yang kemudian menjadi kekuatan Muslim hegemonik). Transformasi ini bertahap, minim konflik besar, dan menggeser institusi sosial: masjid menjadi pusat komunitas, norma hukum Islam masuk berdampingan dengan adat.

Tradisi “Raja Berempat” mencerminkan mekanisme kolektif elite adat (urung) dalam menentukan legitimasi penguasa dan menyeimbangkan kekuasaan monarki. Hal ini menunjukkan bahwa Haru—dan formasi pasca-Haru di Sumatra Timur—tidak beroperasi sebagai monarki absolut, melainkan hibrida monarki–adat yang menyalurkan suara komunitas pedalaman ke pusat pesisir. Model ini menjelaskan stabilitas relatif Haru dalam fase awal dan adaptasinya ketika tekanan eksternal meningkat.

Benteng Putri Hijau di kawasan Deli Tua dipahami sebagai infrastruktur pertahanan yang terkait dengan lanskap politik Haru. Artefak perdagangan dan struktur pertahanan tanah–parit mengindikasikan kesiapsiagaan militer menghadapi konflik regional abad ke-16 (termasuk tekanan Aceh). Folklor Putri Hijau menandai memori kultural yang menempel pada situs pertahanan, memperlihatkan bagaimana sejarah material dan narasi lokal berkelindan.

Kemunduran & Warisan: Dari Aru ke Kesultanan Pesisir

Tekanan geopolitik abad ke-16 (ekspansi Aceh, kompetisi Melaka–Portugis, reorientasi rute dagang) menggerus basis ekonomi–militer Haru. Ketika patronase melemah, jejaring polity terfragmentasi. Namun, Haru tidak “lenyap tanpa jejak” akan tetapi warisannya bertransformasi menjadi kesultanan pesisir (Deli, Serdang, Langkat) dengan struktur Islam–maritim yang mengadopsi sebagian mekanisme legitimasi lama. Hal ini menunjukkan kontinuitas institusional melalui transformasi, bukan kehancuran total. Kerajaan Haru secara historis mengalami dua fase, dimana fase pertama antara abad ke 13 sampai awal abad ke 16 berpusat di Kota Rentang namun setelah beberapa kali mengalami serangan dari Kerajaan lain terutama Aceh sehingga Haru berpindah ke pedalaman yang kemudian disebut sebagai fase kedua. Fase kedua ini berjalan dari abad ke 16 hingga 17 Masehi, Kerajaan Haru bertranformasi dari Kerajaan Maritim menjadi Kerajaan Pedalaman yang berpusat di Deli Tua.

Membaca Haru sebagai “Network Power”

Alih-alih melihat Haru sebagai kerajaan teritorial atau sekadar “perompak” dalam label Portugis, pada artikel ini menekankan Haru sebagai kekuatan jejaring (network power), karena:

• Kekuatan maritim sebagai instrumen politik rasional pra-kolonial;
• Rantai nilai hinterland–pesisir sebagai fondasi ekonomi;
• Identitas ganda (Melayu-maritim & basis pedalaman) sebagai strategi legitimasi;
• Institusi kolektif (Raja Berempat) sebagai mekanisme stabilisasi politik.

Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa Haru mampu bertahan berabad-abad, diakui oleh aktor Asia, dan ditakuti oleh Portugis—tanpa terjebak pada anakronisme negara modern.

Kerajaan Haru tercatat bukan hanya dalam sumber Nusantara, tetapi juga dalam catatan asing seperti kronik Dinasti Yuan dan Ming (Tiongkok). Haru mengirim utusan ke istana Kubilai Khan pada 1282 dan 1295, yang berarti Aru diakui sebagai entitas politik berdaulat sejak awal berdirinya sebagai kerajaan.

Catatan Tiongkok yang lebih rinci (mis. Xingcha Shenglan dan Yingyai Shenglan) menggambarkan:

• kunjungan armada Cheng Ho ke Aru,
• hubungan diplomatik formal sampai awal abad ke-15,
• meskipun setelah itu Haru hilang dari catatan Tiongkok.

Hal ini menunjukkan bahwa Haru lebih dari sekadar kerajaan kecil — ia berada dalam jaringan hubungan internasional Asia Tenggara abad pertengahan.

Kerajaan Haru menjadi simpul strategis Selat Malaka utara terutama sejak abad ke 13-15 Masehi, yaitu: kuat secara maritim, adaptif secara politik, kosmopolitan secara budaya, dan terintegrasi secara ekonomi dengan hinterland. Label dan istilah “kerajaan perompak”, atau “perompak kejam”, atau “negeri bajak laut”, atau “penguasa Selat Malaka yang suka merompak” menutup rasionalitas geopolitik pra-kolonial yang dijalankan Haru. Dengan membaca Haru sebagai polity jejaring, kita memperoleh gambaran lebih akurat tentang bagaimana kekuasaan, perdagangan, agama, dan identitas bekerja di Asia Tenggara abad pertengahan—serta mengapa kekuatan lokal mampu menantang aktor global seperti Portugis di perairan Malaka.

Catatan Penting: “banyak detail Haru masih terbuka untuk penelitian lanjutan (lokasi pusat yang berpindah, komposisi armada, dan skala kontrol muara). Kerangka “network power” membantu mengintegrasikan bukti fragmentaris tanpa memaksakan batas teritorial modern”.

Sumber:

Bakhrul Khair Amal, dkk. (2022). Bunga Rampai Kisah Perjalanan dan Pengembaraan Guru Pa Timpus Sembiring Pelawi Pendiri Kota Medan dan Eksistenasi Masyarakat Karo, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.

Dinas Kebudayaan Pemkab Deli Serdang. (2009). Putri Hijau, Lubuk Pakam: Dinas Kebudayaan Pemkab Deli Serdang.

Essi Hermaliza. (2014). Istana Maemoon Sumatera Utara, Jakarta: Kemendikbud.

Risa Herdahita Putri. (2020). “Kerajaan Aru, Riwayat Negeri Perompak”, Historia.id, https://www.historia.id/article/kerajaan-aru-riwayat-negeri-perompak-do45j#:~:text=Milner%20menyebut%20sangat%20mungkin%20pelabuhan,Malaka%2C%E2%80%9D%20tulis%20Ery%20Soedewo., diakses Kamis, 12 Februari 2026, Pukul 20.42 WIB.

Tobatabo. (2013). “Benarkah Kerajaan Haru (Aru) itu Merupakan Cikal Bakal Kerajaan Karo?”, Tobatabo.com, https://www.tobatabo.com/news/batak/571+benarkah-kerajaan-haru-aru-itu-merupakan-cikal-bakal-kerajaan-karo.html, diakses Kamis, 12 Februari 2026, Pukul 22.36 WIB.

Share Facebook Twitter Google+ WhatsApp

Subscribe to receive free email updates: