Keluarga Tionghoa dalam Kerusuhan 1998

Memahami secara Detail Kenapa Orang Tionghoa menjadi Sasaran dalam Kerusuhan 1998 dalam Sejarah Indonesia

Ilustrasi Kerususuhan Krisis Moneter 1998
Sumber: Modifikasi Chatgpt.Com

Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu titik paling gelap sekaligus paling menentukan dalam sejarah Indonesia kontemporer. Peristiwa 13–15 Mei 1998 berlangsung ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, legitimasi politik Presiden Soeharto runtuh, gerakan mahasiswa menuntut reformasi semakin meluas, dan terjadi ketegangan serius di antara elite politik serta militer. Di tengah situasi tersebut, warga Indonesia keturunan Tionghoa menjadi salah satu kelompok yang mengalami kekerasan paling sistematis: rumah, toko, pusat perdagangan, dan tempat usaha dirusak atau dibakar; terjadi pembunuhan, penjarahan, serta kekerasan seksual terhadap perempuan, yang sebagian besar korban yang teridentifikasi berasal dari etnis Tionghoa.

Artikel ini berargumen bahwa menjelaskan kekerasan Mei 1998 semata-mata sebagai “kerusuhan anti-Tionghoa” atau, sebaliknya, sebagai konsekuensi spontan dari krisis ekonomi merupakan penyederhanaan. Sasaran terhadap warga Tionghoa terbentuk melalui pertemuan beberapa lapisan sejarah: warisan kategorisasi rasial sejak masa kolonial, kebijakan asimilasionis dan diskriminatif Orde Baru, stereotip Tionghoa sebagai kelompok ekonomi yang relatif kaya, keterkaitan sebagian konglomerat Tionghoa dengan rezim Soeharto, serta krisis ekonomi yang menciptakan kebutuhan sosial akan kambing hitam. Kasus keluarga Salim dan jaringan bisnis Liem Sioe Liong penting karena memperlihatkan bagaimana identitas etnis, kekuasaan politik, dan kapitalisme kroni saling berkelindan.

Namun, hubungan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai bukti bahwa seluruh kerusuhan dirancang untuk menghancurkan keluarga Salim atau komunitas Tionghoa. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menunjukkan adanya persoalan serius mengenai peran aparat, provokasi, konflik elite, dan kegagalan pengamanan, tetapi bukti mengenai satu komando tunggal yang mengendalikan seluruh kerusuhan tidak cukup untuk mendukung kesimpulan sederhana. Karena itu, tragedi Mei 1998 lebih tepat dipahami sebagai pertemuan antara kekerasan horizontal dan krisis vertikal: masyarakat melawan negara, massa melawan kelompok yang dijadikan kambing hitam, dan elite berebut arah transisi kekuasaan.

#Mei1998 #Tionghoa #OrdeBaru #Soeharto #SalimGroup #Reformasi

Disclaimer: Tidak ada unsur kesengajaan dalam tulisan ini dalam menciptakan permusuhan dan rasa benci terhadap sesame apalagi terhadap etnis lain. Ingat! Indonesia itu mengandung filosofi “bhinneka tunggal ika”. Pada pembahasan ini hanya mengingat sejarah dan tidak mengulangnya, sehingga menjadikan semua peristiwa menajadi pembelajaran bersama.

Mengapa Orang Tionghoa?

Pertanyaan mendasar dalam bahasan ini bahwa “mengapa orang Tionghoa menjadi sasaran dalam kerusuhan 1998?” terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung persoalan sejarah yang sangat kompleks dan cukup rumit.

Pada Mei 1998, Indonesia tidak hanya sedang mengalami krisis ekonomi. Negara juga sedang mengalami krisis legitimasi. Nilai rupiah telah jatuh secara drastis, inflasi meningkat, perusahaan mengalami kesulitan, pengangguran bertambah, harga kebutuhan pokok melonjak, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah merosot. Pada saat yang sama, gerakan mahasiswa menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto.

Di tengah krisis tersebut, kemarahan sosial tidak diarahkan hanya kepada pemerintah. Di berbagai tempat, bisnis dan permukiman warga Tionghoa ikut menjadi sasaran. TGPF yang dibentuk Presiden B.J. Habibie pada 23 Juli 1998 memang diberi mandat untuk mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa 13–15 Mei 1998. Tim tersebut terdiri atas unsur pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan organisasi masyarakat. Laporan akhirnya diterbitkan pada Oktober 1998.

Kondisi Krisis Moneter 1998
Sumber: www.vice.com

Persoalannya adalah: mengapa identitas Tionghoa menjadi sasaran dalam kerusuhan ini? Jawabannya tidak dapat ditemukan hanya di bulan Mei 1998. Untuk memahaminya, kita harus mundur jauh ke belakang untuk memahami lebih jauh tentang hal ini.

Salah satu stereotip yang paling kuat dalam sejarah Indonesia modern adalah anggapan bahwa orang Tionghoa identik dengan perdagangan, uang, dan kekayaan.

Tionghoa sebagai “kelompok ekonomi” dalam imajinasi politik Indonesia

Stereotip tersebut tentu tidak menggambarkan kenyataan sosial. Komunitas Tionghoa Indonesia sangat heterogen: ada buruh, pedagang kecil, pegawai, petani, profesional, pengusaha menengah, hingga konglomerat. Namun sejarah politik membentuk persepsi yang berbeda.

Sejak masa kolonial, penduduk dikategorikan berdasarkan ras dan status hukum. Politik kolonial menghasilkan pemisahan sosial antara berbagai kelompok penduduk, dan komunitas Tionghoa ditempatkan dalam posisi yang khas dalam struktur ekonomi kolonial. Warisan tersebut tidak hilang setelah kemerdekaan. Sebaliknya, dalam berbagai periode politik, identitas Tionghoa terus diperlakukan sebagai persoalan politik, ekonomi, dan keamanan.

Hal ini menghasilkan paradoks:

Orang Tionghoa diperlakukan sebagai kelompok yang “berbeda”, tetapi pada saat yang sama sebagian dari mereka ditempatkan dalam posisi ekonomi yang sangat penting. Paradoks tersebut menjadi semakin tajam pada masa Orde Baru. Dimana elit pengusahan yang hampir menguasai perekonomian Indonesia berada pada beberapa orang Tionghoa “yang dilindungi Cendana”, salah satunya yang sangat diingat sejarah disini adalah “Salim Group”.

Salah satu karakteristik Orde Baru adalah kebijakan yang membatasi ekspresi identitas Tionghoa, sementara pada sisi ekonomi rezim tersebut mengembangkan hubungan yang erat dengan sejumlah pengusaha keturunan Tionghoa. Bahasa, kebudayaan, organisasi, dan simbol-simbol identitas Tionghoa mengalami pembatasan yang panjang. Tetapi di sisi lain, sejumlah pengusaha Tionghoa memperoleh akses luar biasa terhadap modal, lisensi, proyek, monopoli, kredit, dan jaringan kekuasaan.

Dengan demikian, lahirlah kontradiksi: Sebagai kelompok etnis, Tionghoa dimarginalkan; sebagai bagian dari elite ekonomi tertentu, sejumlah pengusaha Tionghoa justru memperoleh posisi sangat kuat. Kontradiksi inilah yang kemudian menjadi sangat berbahaya. Masyarakat tidak melihat seluruh komunitas Tionghoa secara individual. Yang terlihat adalah simbol. Dan simbol yang terbentuk selama Orde Baru kurang lebih berbunyi:

Tionghoa → pengusaha → kaya → konglomerat → kroni → Soeharto.

Rantai tersebut tentu merupakan penyederhanaan yang keliru. Namun dalam situasi krisis, persepsi sosial tidak harus benar untuk menjadi berbahaya.

Munculnya konglomerat Tionghoa dan “kapitalisme kroni”

Di sinilah kasus Liem Sioe Liong menjadi penting.

Liem Sioe Liong
Sumber: www.baike.com

Liem Sioe Liong —yang kemudian dikenal sebagai Sudono Salim—merupakan salah satu pengusaha paling penting dalam sejarah ekonomi Orde Baru. Hubungannya dengan Soeharto berlangsung lama dan menjadi salah satu contoh paling terkenal mengenai hubungan antara kekuasaan politik dan kapital swasta pada masa tersebut.

Salim membutuhkan Soeharto untuk melindungi ekosistem bisnisnya, tetapi ketika rezim Soeharto kehilangan legitimasi, kedekatan itu justru membuat Salim menjadi simbol dari rezim yang sedang dibenci.

Kajian Richard Borsuk dan Nancy Chng tentang Salim Group menggambarkan Liem sebagai salah satu figur bisnis yang sangat dekat dengan Soeharto dan sebagai bagian penting dari sistem patronase politik-ekonomi Orde Baru. Pada puncak kejayaannya, Salim Group merupakan konglomerasi yang sangat besar, dengan ratusan perusahaan yang bergerak di berbagai sektor strategis seperti tepung terigu, semen, makanan, dan perbankan.

Karena itu, Liem bukan sekadar “pengusaha Tionghoa”. Ia merupakan simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu “hubungan antara negara, kekuasaan, patronase, dan kapital”. Dalam terminologi politik-ekonomi, persoalan tersebut sering dibahas melalui konsep crony capitalism—sistem di mana keberhasilan bisnis sangat dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan pusat kekuasaan.

Masalahnya adalah bahwa masyarakat kemudian dapat menggeneralisasikan perilaku segelintir konglomerat menjadi identitas seluruh kelompok. Inilah salah satu jembatan menuju tragedi 1998.

Pada krisis Asis 1997-1998 menjadikan Rupiah kehilangan nilainya secara besar-besaran. Utang dalam valuta asing menjadi sangat berat. Perusahaan-perusahaan kesulitan membayar kewajiban. Sistem perbankan mengalami tekanan. Masyarakat menghadapi kenaikan harga dan ketidakpastian. Menurut hukum masyarakat, masalah ini hanya dating dari satu arah yaitu Elit Negara. Padahal dalam hukum ekonomi masalah ini sangat rumit dan kompleks, mulai dari masalah utang luar negeri, struktur perbankan, liberalisasi keuangan, lemahnya regulasi, kebijakan nilai tukar, arus modal, dan kepanikan finansial.

Hal ini yang menjadikan munculnya pemikiran dasar masyarakat yang oleh Negara sendiri yang melakukan marjinalisasi terhadap kelompok tertentu. Masyarakat menilai Elit dan kelompok konglomerat yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, dan menurunnya rupiah yang meluas di seluruh Indonesia saat itu. Alhasil, keturunan Tionghoa menjadi salah satu sasaran kemarahan masyarakat karena perbedaan kelas ekonomi dapat berubah menjadi kebencian terhadap kelompok etnis.

Di sinilah terjadi proses ethnic scapegoating—pengalihan kesalahan struktural kepada kelompok sosial tertentu. Walaupun pada dasarnya krisis ekonomi ini bukan penyebab tunggal, melainkan telah adanya penilaian lebih awal sejak Suharto menjadi presiden Indonesia yaitu kondisi politik dan social sehingga prasangka lama menjadi aktif dalam kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan tersebut.

Jika kita berpikiran: “mengapa bukan hanya keluarga Cendana saja yang menjadi sasaran? Kenapa kelompok Tionghoa yang hampir diseluruh Indonesia menjadi sasaran juga? Hal ini dikarenakan pada akhir periode Orde Baru terdapat dua symbol yang tumpang tindih. Pertama, Cendana sebagai simbol kekuasaan politik, dan Kedua, konglomerat sebagai simbol kekayaan ekonomi. Sebagian besar konglomerat ini diisi oleh kelompok Tionghoa. Sehingga muncul pemahaman: cendana = kekuasaan, konglomerat = kekayaan, dan Tionghoa = konglomerat. Yang oleh masyarakat menjadi dasar terjadinya kemiskinan, perputaran ekonomi yang tidak merata, dan krisis moneter terbesar dalam sejarah Indonesia.

Ketiganya dapat tercampur menjadi satu. Padahal secara faktual hubungan tersebut tidak benar. Seorang pedagang Tionghoa di Glodok tidak otomatis mempunyai hubungan dengan Salim Group. Seorang pemilik toko kecil tidak otomatis menjadi bagian dari kapitalisme kroni. Bahkan sebagian besar warga Tionghoa yang menjadi korban kerusuhan tidak mempunyai hubungan apa pun dengan elite ekonomi. Namun kekerasan massa bekerja melalui kategorisasi, bukan verifikasi individual.

Pada akhirnya, orang-orang Tionghoa yang hampir tersebar di seluruh Indonesia menjadi sasaran. Rumah, toko, kendaraan, pusat perdagangan, dan warga Tionghoa menjadi sasaran. Kekerasan seksual terhadap perempuan juga terjadi. Komnas Perempuan, berdasarkan temuan TGPF, mencatat puluhan kasus kekerasan seksual dalam rangkaian peristiwa Mei 1998 dan menegaskan bahwa sebagian besar korban perempuan yang teridentifikasi berasal dari etnis Tionghoa.

Komnas Perempuan menyatakan bahwa TGPF menemukan 92 tindakan kekerasan seksual dalam wilayah Jakarta dan sekitarnya, Medan, dan Surabaya, termasuk perkosaan dengan penganiayaan, penyerangan seksual/penganiayaan, dan pelecehan seksual. Komnas Perempuan kemudian dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, setelah Presiden Habibie menerima laporan dan audiensi mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam kerusuhan tersebut. Dalam perkembangan terbaru, Komnas Perempuan kembali menegaskan pada 2026 bahwa kekerasan seksual Mei 1998 merupakan fakta resmi yang didasarkan pada mekanisme penyelidikan negara dan temuan TGPF.

Liem Sioe Liong merupakan salah satu penerima manfaat paling besar dari sistem Orde Baru. Namun ketika sistem itu runtuh, ia juga menjadi salah satu simbol yang paling mudah diserang. Kajian mengenai Salim Group mencatat bahwa rumah Liem dibakar dalam kerusuhan Mei. Beberapa bulan kemudian, struktur ekonomi Salim mulai berhadapan langsung dengan mekanisme restrukturisasi negara.

Dengan demikian, ada unsur ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Orde Baru saat itu, secara umum kelompok Tionghoa sangat termarjinalkan selama pemerintahan Orde Baru, dilain sisi kelompok ini juga dekat dengan Cendana yang hampir setengah kegiatan ekonomi Negara berada ditangan kelompok ini, salah satunya Salim Group. Masyarakat menganggap kedua elit ini menjadi dasar terjadinya krisis ekonomi, lemahnya rupiah, dan kondisi yang sangat memprihatinkan masyarakat umum, apalagi golongan ekonomi tengah hingga rendah.

Masyarakat menanggung beratnya hidup dan mencari makan, sedangkan kelompok Cendana dan Elit hidup dalam kemewahan tanpa beban hidup yang berarti. Secara tidak langsung ini menjadi bom waktu terhadap pemangku kepentingan, dimana masyarakat sedang mengalami kondisi buruk, sedangkan elitnya berfoya-foya, akibatnya “orang tak bersalah menjadi sasaran kebrutalan emosi masyarakat” walau sebenarnya mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi bahkan tidak ikut menikmatinya. Semoga kiranya, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua! Wallahu A’lam Bishshowab!

 

Sumber:

Komnas Perempuan. (2001). Laporan Tiga Tahun Pertama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 1998-2001, Jakarta: Komnas Perempuan.

Human Rights Watch. (1998). “Indonesia Alert: Economic Crisis Leads to Scapegoating of Ethnic Chinese”, hrw.org, https://www.hrw.org/news/1998/02/11/indonesia-alert-economic-crisis-leads-scapegoating-ethnic-chinese?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 12 Juli 2026.

Komnas Perempuan. (1998). Napak Reformasi: Tragedi Mei 1998, Jakarta: Komnas Perempuan.

Human Rights Watch. (1998). “Indonesia: The Post-Soeharto Crisis”, hrw.org, https://www.hrw.org/news/1998/06/04/indonesia-post-soeharto-crisis?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 12 Juli 2026.

Borsuk, Richard & Nancy Chng. (2014). Liem Sioe Liong's Salim Group: The Business Pillar of Suharto's Indonesia. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Tim Gabungan Pencari Fakta (1998). Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan 13–15 Mei 1998. Jakarta: https://id.wikisource.org/wiki/Laporan_Tim_Gabungan_Pencari_Fakta_(TGPF)_Peristiwa_Tanggal_13-15_Mei_1998, diakses pada 12 Juli 2026.

 

 

 

 

Share Facebook Twitter Google+ WhatsApp

Subscribe to receive free email updates: